nusakini.com--Kota Surabaya kembali menjadi perhelatan pertemuan internasional maupun nasional. Kali ini Rabu (24/5), Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar focus group discussion Komunikasi Pemerintah di Era Digital. 

Bertempat di Hotel JW Marriott, berbagai pemateri hadir memaparkan perkembangan komunikasi di era digital. Antara lain Johan Budi SP, Staf Khusus Presiden, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rachmat Kriyantono, Akademisi Universitas Brawijaya, Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya, Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden, M. Arief Budiman, CEO Petak Umpet. 

• Wujudkan Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pemkot Surabaya Ajak Selurih Lapisan Masyarakat Kampanye AntiKorupsi
• Kembangkan Potensi Surabaya, Wali Kota Eri Gandeng 6 Perguruan Tinggi
• Pemkot Surabaya Siapkan Swab Gratis di Bandara Juanda bagi Tamu World Habitat Day
• Sambut Hangat Delegasi Hari Habitat Dunia, Pemkot Surabaya Suguhi Pertunjukkan Campursari
• Tak Ingin Warga Tergenang, Pemkot Surabaya Rutin Normalisasi Sungai Kalimas

Rudiantara memaparkan materi terkait Manajemen dan Peran Strategis Humas Pemerintah Daerah. Ia menjelaskan akses ke media sosial ada jalur utama untuk berkomunikasi saat ini. Ia melanjutkan, saat ini pula terjadi perubahan komunikasi kehumasan yang semula tatap muka menjadi melalui media sosial. 

Menteri menghimbau agar pemerintah daerah secara rutin memposting progres pembangunan di tiap-tiap daerah. Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah dihasut melalui informasi hoax yang menyebar di media sosial. 

Sedangkan Johan memaparkan materi Manajemen Komunikasi Pemerintah Akurat, Kredibel, Jelas. Informasi melalui media sosial tersebar hingga pelosok daerah. Saat ini betapa mudahnya melakukan fitnah. Bahkan tidak jarang media mainstream mengutip media sosial sebagai sumbernya.  

Masih menurut Johan, informasi yang tidak akurat, kredibel dan jelas akan mengakibatkan persepsi publik menjadi salah, keberhasilan pemerintah tidak sampai ke publik, bahan material untuk fitnah, presiden menjadi sasaran kemarahan publik. (p/ab)